Revisi Undang-Undang TNI Dan Hak Digital Warga Negara: Antara Keamanan Nasional Dan Tantangan Demokrasi Digital

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai as-

pek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perlindungan hak asasi manusia di era 

digital. Disahkannya Revisi Undang-Undang TNI tahun 2025 memperluas peran militer ke 

sektor keamanan siber, yang memunculkan kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran 

hak-hak digital warga negara, seperti hak privasi, kebebasan berpendapat, dan akses terha-

dap informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak yang mungkin timbul dari 

perluasan fungsi TNI di ranah siber terhadap hak digital warga negara berdasarkan pers-

pektif demokrasi digital dan prinsip-prinsip konstitusi. Metode penelitian yang diterapkan 

menggunakan pendekatan normatif melalui analisis hukum, studi pustaka, serta evaluasi 

kritis atas praktik ketatanegaraan pasca perubahan UU TNI. Studi ini menemukan bahwa 

revisi Undang-Undang TNI yang memperluas keterlibatan militer dalam ranah keamanan 

siber berpotensi memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi ancaman digital, namun 

sekaligus menimbulkan risiko terhadap perlindungan hak digital warga negara, terutama 

terkait privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan data pribadi. Dari perspektif 

demokrasi digital, penguatan keamanan nasional perlu diimbangi dengan mekanisme kon-

trol sipil yang efektif, transparansi regulasi, serta kepastian batas kewenangan militer di 

ruang siber agar tidak terjadi tumpang tindih peran dengan otoritas sipil. Penelitian ini 

merekomendasikan penyusunan aturan turunan yang lebih jelas mengenai ruang lingkup 

tugas TNI di bidang siber, penguatan peran lembaga pengawas independen, serta integrasi 

prinsip hak asasi manusia ke dalam kebijakan keamanan digital guna memastikan bahwa 

upaya menjaga keamanan nasional tetap sejalan dengan nilai demokrasi dan perlindungan 

hak warga negara.